Anggaran Dasar

Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh para Pendiri dan tercantum pada Akta Pendirian Koperasi, 25 Oktober 2021.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

  1. Koperasi ini bernama KOPERASI “TIBA MEKA MANDIRI” dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.
  2. Koperasi ini berkedudukan di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  3. Koperasi dapat membuka cabang/perwakilan baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia atas persetujuan dan keputusan Rapat Anggota.

BAB II
LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan kekeluargaan.

1. Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi, yaitu:

  • Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  • Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
  • Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
  • Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
  • Kemandirian;
  • Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota.

2. Koperasi sebagai badan usaha melaksanakan kegiatannya untuk mengelola pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi seperti tersebut pada ayat (1) di atas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi.

BAB III
TUJUAN DAN USAHA

Tujuan didirikan Koperasi adalah untuk:

  1. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat secara berkesinambungan khususnya para anggota Koperasi Tiba Meka Mandiri;
  2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka Koperasi menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan usaha anggota, yaitu:

(1) Kegiatan usaha utama, meliputi:

  • Jasa informasi pariwisata (KBLI: 79911);
  • Jasa informasi daya tarik wisata (KBLI: 79912);
  • Jasa pramuwisata (KBLI: 79921);
  • Jasa interpreter (KBLI: 79922);
  • Aktivitas agen perjalanan wisata (KBLI: 799111);
  • Aktivitas biro perjalanan wisata (KBLI: 79121);
  • Aktivitas konsultansi pariwisata (KBLI: 70201).

(2) Kegiatan usaha pendukung, meliputi:

  • Rumah/warung makan (KBLI: 56102);
  • Kedai makanan (KBLI: 56103);
  • Perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya (KBLI: 47781);
  • Perdagangan eceran barang kerajinan dari logam (KBLI: 47783);
  • Perdagangan eceran barang kerajinan dari keramik (KBLI: 47784);
  • Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya (KBLI: 47789);
  • Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE) (KBLI: 82301);
  • Jasa penyelenggara event khusus (special event) (KBLI: 82302).

(3) Kegiatan usaha tambahan, meliputi:

  • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga (KBLI: 77210);
  • Unit simpan pinjam koperasi primer (KBLI: 64142).

2. Dalam hal terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggota, Koperasi dapat membuka peluang usaha dengan non-anggota.

3. Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (2), Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan koperasi dan badan usaha lainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

4. Koperasi harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (business plan) dan Rencana Kerja Jangka Pendek (tahunan) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi yang disahkan oleh Rapat Anggota.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota Koperasi sebagai berikut:

  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah;
  3. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian);
  4. Memiliki keterkaitan kegiatan usaha dengan kegiatan usaha Koperasi;
  5. Bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat dan sekitarnya;
  6. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi Simpanan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 1 (satu);
  7. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi serta ketentuan-ketentuan yang berlaku;
  8. Telah terdaftar dalam Buku Daftar Anggota Koperasi dan telah menandatangani/cap jempol Buku Daftar Anggota Koperasi.
  1. Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, Simpanan Pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftarkan pada Buku Daftar Anggota Koperasi.
  2. Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas termasuk para Pendiri.
  3. Keanggotaan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun dengan cara apapun.
  4. Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai Anggota Luar Biasa.
  5. Anggota Luar Biasa adalah Warga Negara Indonesia yang bermaksud menjadi anggota dan memiliki kepentingan kebutuhan kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh Koperasi, namun tidak dapat memenuhi semua syarat sebagai anggota.
  6. Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Setiap anggota berhak:

  1. Memperoleh pelayanan dari Koperasi;
  2. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;
  3. Memiliki hak suara yang sama;
  4. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus;
  5. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;
  6. Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha.

Setiap anggota mempunyai kewajiban:

  1. Membayar Simpanan Wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota;
  2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;
  3. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;
  4. Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.

1. Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran Simpanan Pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, belum menandatangani Buku Daftar Anggota diterima atau belum membayar seluruh Simpanan Pokok termasuk Simpanan Wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga berstatus sebagai calon anggota.

2. Calon Anggota memiliki hak-hak:

a. Memperoleh pelayanan Koperasi;

b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;

c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi.

3. Setiap Calon Anggota mempunyai kewajiban:

a. Membayar Simpanan Wajib sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota;

b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;

c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;

d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.

1. Setiap Anggota Luar Biasa memiliki hak:

a. Memperoleh pelayanan Koperasi;

b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;

c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi.

2. Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban:

a. Membayar Simpanan Pokok menurut ketentuan di dalam Anggaran Dasar dan membayar Simpanan Wajib sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;

b. Berpartisipasi di dalam kegiatan usaha Koperasi;

c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku di dalam Koperasi;

d. Memelihara dan menjaga nama baik Koperasi dan kebersamaan Koperasi.

1. Keanggotaan berakhir bila:

a. Anggota tersebut meninggal dunia;

b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah;

c. Berhenti atas permintaan sendiri; atau

d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan/atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi.

2. Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan kepada Rapat Anggota.

3. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggota yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus.

BAB V
RAPAT ANGGOTA

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

2. Rapat Anggota Koperasi dilaksanakan untuk menetapkan:

a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;

b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan Koperasi;

c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas;

d. Rencana kerja, rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;

e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas Pengawas tambahan, bila Koperasi mengangkat pengawas tetap;

f. Pembagian Sisa Hasil Usaha;

g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi.

3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

5. Rapat Anggota Koperasi terdiri dari:

a. Rapat Anggota Tahunan (RAT);

b. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RARK dan RAPB);

c. Rapat Anggota Khusus (RA Khusus);

d. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB).

  1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
  2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya.
  3. Apabila pada rapat kedua sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di atas kuorum tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
  4. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
  2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
  3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
  4. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain, yang hadir pada Rapat Anggota tersebut.
  5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup.
  6. Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
  7. Anggota Koperasi dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua anggota Koperasi harus diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota Koperasi memberikan persetujuan mengenai hal (usul keputusan) tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan/atau pihak-pihak tertentu.
  8. Pengaturan selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.

  1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain.
  2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Koperasi dan/atau oleh Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut.
  3. Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Sidang dipimpin oleh Pengurus Koperasi dari anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau karyawan.
  4. Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pimpinan dan Sekretaris Rapat.
  5. Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Koperasi dan pihak.
  6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak diperlukan, jika Berita Acara Rapat tersebut dibuat oleh Notaris.

1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali ada pengaturan lain dalam Anggaran Dasar.

2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:

a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus atas pelaksanaan tugasnya;

b. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember;

c. Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha;

d. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas dalam satu tahun buku.

3. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Koperasi juga harus dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat sebelum tahun buku/anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.

4. Apabila Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapat dan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) di atas belum mampu dilaksanakan oleh Koperasi karena alasan yang objektif dan rasional seperti efisiensi, maka:

a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku;

b. Selama Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota, dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan.

5. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.

Rapat Anggota Khusus diadakan untuk:

1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dengan ketentuan:

a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota;

b. Keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.

2. Membubarkan, penggabungan, peleburan dan pemecahan Koperasi dengan ketentuan:

a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota;

b. Keputusannya harus disetujui oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir.

3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas dan harus dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota.

4. Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau ketentuan khusus.

1. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukan adanya keputusan, yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakannya Rapat Anggota biasa seperti diatur dalam Pasal 18 di atas.

2. Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diadakan apabila:

a. Ada permintaan sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah anggota; dan/atau

b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas; dan/atau

c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk segera memperoleh keputusan Rapat Anggota;

d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan Rapat Anggota biasa dan Rapat Anggota Khusus seperti tersebut pada Pasal 19 di atas.

3. Rapat Anggota Luar Biasa sah dan keputusannya mengikat seluruh anggota, apabila:

a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir;

b. Untuk maksud pada ayat 2 (d) di atas, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.

4. Ketentuan dan pengaturan selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
PENGURUS

1. Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.

2. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut:

a. Anggota atau pendamping Koperasi Tiba Meka Mandiri yang memiliki pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;

b. Memenuhi persyaratan standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;

c. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;

d. Sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

e. Antara Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga; belum pernah terbukti melakukan tindakan pidana apapun, terlibat organisasi terlarang seperti diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

f. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus koperasi lain.

3. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

4. Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus.

5. Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola koperasi.

6. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Rapat Anggota.

7. Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

1. Jumlah Pengurus sedikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya ditetapkan oleh keputusan dengan Rapat Anggota.

2. Pengurus terdiri atas:

a. Seorang atau beberapa Ketua;

b. Seorang atau beberapa Sekretaris;

c. Seorang atau beberapa Bendahara.

3. Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi.

4. Pengurus dapat mengangkat Manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha Koperasi.

5. Apabila Koperasi belum mampu mengangkat Manajer, maka salah satu dari Pengurus dapat bertindak sebagai Manajer Koperasi dan Pengurus yang bersangkutan harus melepaskan sementara jabatannya sebagai Pengurus.

6. Pengaturan lebih lanjut tentang, susunan, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dan tata cara pengangkatan Pengurus dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Tugas dan kewajiban Pengurus adalah:

1. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi;

2. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi;

3. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;

4. Mengajukan rencana kerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi;

5. Menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya;

6. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota;

7. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;

8. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi;

9. Memelihara kerukunan di antara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan;

10. Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan:

a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan;

b. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijakan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi.

11. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota;

12. Meminta jasa audit kepada Koperasi Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi;

13. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi;

b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi.

Pengurus mempunyai hak:

1. Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota;

2. Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan Koperasi;

3. Membuka cabang/perwakilan usaha baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota;

4. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi;

5. Meminta laporan dari Manajer secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.

1. Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti:

a. Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik Koperasi;

b. Tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota;

c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi khususnya dan Gerakan Koperasi pada umumnya;

d. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama di bidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputus oleh Pengadilan.

2. Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara:

a. Menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut;

b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengurus tersebut.

3. Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana diatur dalam ayat (2) harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.

BAB VII
PENGAWAS

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.

2. Individu yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi, jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;

b. Memiliki kemampuan keterampilan kerja dan wawasan di bidang pengawasan;

c. Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

3. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

4. Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang.

5. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas, harus terlebih dahulu mengucap sumpah atau janji di hadapan Rapat Anggota.

6. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengawas diatur dan sumpah Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

1. Dalam hal Koperasi telah mampu mengangkat Manajer yang sudah profesional, maka pengawasan dapat diadakan secara tetap atau diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan ditentukan dengan keputusan Rapat Anggota.

2. Dalam hal Koperasi tidak mengangkat Pengawas Tetap, maka ditentukan:

a. Pengangkatan Manajer tersebut harus langsung ditetapkan oleh Rapat Anggota;

b. Fungsi dan tugas Pengawas menjadi tugas dan tanggung jawab Pengurus dan Pengurus tidak turut campur tangan ke dalam pengelolaan kegiatan usaha, keuangan yang dijalankan oleh Koperasi.

3. Audit keuangan harus dilakukan oleh Akuntan Publik dan audit non-Keuangan oleh tenaga ahli dibidangnya atas permintaan Pengurus.

4. Pengaturan selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Hak dan kewajiban Pengawas adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi;

2. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi;

3. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;

4. Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada Pengurus;

5. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;

6. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota.

Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.

1. Pengawas dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi.

2. Biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran Biaya Koperasi.

1. Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti:

a. Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi;

b. Tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota;

c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan di dalam Koperasi yang akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan gerakan koperasi umumnya;

d. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan.

2. Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan cara:

a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain;

b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut.

3. Pengangkatan pengganti Pengawas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, dilaporkan oleh Pengawas kepada Rapat Anggota yang terdekat setelah penggantian yang bersangkutan untuk diminta pengesahan dan/atau memilih, mengangkat Pengawas yang lain.

BAB VIII
PENGELOLAAN USAHA

1. Pengelolaan usaha Koperasi dapat dilakukan oleh Manajer dengan dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh Pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis.

2. Pengurus dapat secara langsung melakukan pengelolaan kegiatan usaha Koperasi atau mendirikan Strategic Business Unit yang dikelola secara otonom dan professional.

3. Pengangkatan seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) di atas setelah mendapat persetujuan Rapat Anggota.

4. Persyaratan untuk diangkat menjadi Manajer adalah:

a. Mempunyai keahlian di bidang usaha atau pemah mengikuti pelatihan di bidang usaha koperasi atau magang dalam usaha Koperasi;

b. Mempunyai pengetahuan dan wawasan di bidang usaha;

c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;

d. Memiliki akhlak dan moral yang baik;

e. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga dengan sesama Pengurus;

f. Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun.

5. Dalam melaksanakan tugasnya, Manajer bertanggung jawab kepada Pengurus.

Tugas dan kewajiban Manajer adalah:

  1. Melaksanakan kebijakan Pengurus dalam pengelolaan usaha Koperasi;
  2. Mengendalikan dan mengkoordinasi semua kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan oleh para karyawan;
  3. Melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang dan pelaksanaannya;
  4. Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada Koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya;
  5. Menanggung kerugian usaha Koperasi sebagai akibat dari kelalaian dan/atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan.

Hak dan wewenang Manajer:

1. Menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pengurus dan Manajer;

2. Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan;

3. Membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya;

4. Bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam rangka menjalankan usaha;

5. Menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolaan usaha atau Standar Operasional Prosedur yang disahkan oleh Rapat Anggota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tugas, kewajiban hak dan wewenang Manajer dan karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, ketentuan khusus dan kontrak kerja.

BAB IX
PENASEHAT

  1. Apabila diperlukan, Pengurus dapat mengangkat Penasehat atas persetujuan Rapat Anggota.
  2. Penasehat memberi saran/anjuran kepada Pengurus untuk kemajuan Organisasi dan usaha Koperasi, baik diminta maupun yang tidak diminta.
  3. Penasehat berhak menerima penghasilan/imbalan/jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

BAB X
PEMBUKUAN KOPERASI

  1. Tahun Buku Koperasi adalah tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun pembukuan Koperasi ditutup.
  2. Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan standar akuntansi koperasi pada khususnya serta Standar Akuntansi Indonesia pada umumnya.
  3. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembukuan Koperasi ditutup, maka Pengurus wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Pengurus untuk disampaikan kepada Rapat Anggota yang disertai hasil audit Pengawas.
  4. Apabila diperlukan, Laporan Tahunan Pengawas dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota, atau Koperasi tidak mengangkat Pengawas tetap, maka Laporan Tahunan Pengurus harus diaudit oleh Akuntan Publik sebelum diajukan ke Rapat Anggota dan hasil audit tersebut menjadi perbandingan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus.
  5. Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi bentuk, susunan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus.

BAB XI
MODAL KOPERASI

  1. Koperasi mempunyai modal perusahaan tidak tetap yang diperoleh dari Simpanan Pokok, uang Simpanan Wajib, uang Simpanan Sukarela, yang merupakan Deposito, uang pinjaman dan penerimaan lain yang sah.
  2. Modal dasar yang disetor pada saat pendirian Koperasi ditetapkan sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta Rupiah) yang berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela dari para Pendiri.
  3. Rapat Anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat disediakan sebagai uang kas dan kelebihannya dengan segera harus disimpan atas nama Koperasi pada Koperasi Pusatnya, baik Bank Pemerintah ataupun pada Bank lain.
  4. Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan kuitansinya yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih anggota Pengurus atau lebih seorang pegawai yang ditunjuk oleh Pengurus.
  1. Setiap anggota harus membayar simpanan atas namanya pada Koperasi, Simpanan Pokok sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah) yang pada waktu keanggotaan diakhiri, merupakan suatu tagihan atas Koperasi sebesar jumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
  2. Uang Simpanan Pokok pada prinsipnya harus dibayar sekaligus, akan tetapi Pengurus dengan pertimbangan tertentu dapat mengizinkan anggota untuk membayarnya dengan angsuran per bulan, maksimum 2 (dua) kali angsuran.
  3. Tiap anggota yang akan mengangsur Simpanan Pokok harus menyatakan kesanggupan itu secara tertulis.
  4. Setiap anggota diwajibkan untuk membayar Simpanan Wajib atas namanya pada Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus.
  5. Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan Simpanan Sukarela atas namanya pada Koperasi menurut kehendaknya sendiri, baik secara deposito maupun secara giro.
  6. Anggota diperbolehkan meminjam uang setelah menjadi anggota selama 6 (enam) bulan.
  1. Uang Simpanan Pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.
  2. Uang Simpanan Wajib dapat diminta kembali menurut peraturan yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.
  3. Uang Simpanan Sukarela yang merupakan deposito dapat diminta kembali menurut Peraturan Khusus atau perjanjian dan yang merupakan giro dapat diminta kembali setiap waktu.
  4. Jika diperlukan, Koperasi dapat mengadakan Simpanan Khusus yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.

Apabila keanggotaan berakhir menurut Pasal 12, maka:

  1. Uang Simpanan Pokok dan uang Simpanan Wajib, setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang berhak dengan segera dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kemudian;
  2. Uang Simpanan Pokok dan uang Simpanan Wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada bekas anggota dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Rapat Anggota Tahunan yang akan datang;
  3. Uang Simpanan Pokok menjadi kekayaan Koperasi dan pengembalian uang simpanan diserahkan kepada keputusan Rapat Anggota dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan pemecatannya.

BAB XII
SISA HASIL USAHA

1. Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk Pajak yang harus dibayarkan dalam tahun buku yang bersangkutan.

2. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dibagikan untuk:

a. Cadangan;

b. Anggota sesuai transaksi dan simpanannya;

c. Pendidikan;

d. Insentif untuk Pengurus dan Pengawas;

e. Insentif untuk Manajer dan pegawai.

  1. Bagian Sisa Hasil Usaha untuk anggota dapat diberikan secara langsung atau dimasukkan dalam simpanan atau tabungan anggota yang bersangkutan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
  2. Uang cadangan adalah kekayaan Koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota.
  3. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan seluruh/sebagian dana cadangan yang besar kecilnya persentase ditentukan dalam Rapat Anggota, untuk pelaksanaan usaha Koperasi.
  1. Bilamana Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban, maka sekalian anggota dan mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun sebelum pembubaran Koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing terbatas sebanyak 2 (dua) kali simpanan pokok.
  2. Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahun yang sebelum pembubaran Koperasi, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, maka kerugian itu dibebankan kepada anggota lain hingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi.
  3. Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku.
  1. Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir suatu tahun buku, ditutup dengan uang cadangan.
  2. Jika kerugian yang diderita Koperasi pada akhir tahun buku tidak dapat ditutup dengan uang cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut di atas (jumlah kerugian dikurangi dengan uang cadangan yang tersedia) kepada anggota dan kepada mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam tahun buku yang bersangkutan, masing-masing terbatas 2 (dua) kali simpanan pokok.

Anggota-anggota yang telah berhenti dari Koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudahnya keluar dari Koperasi.

BAB XIII
PEMBUBARAN

1. Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan:

a. Keputusan Rapat Anggota;

b. Keputusan Pemerintah.

2. Pembubaran oleh Rapat Anggota didasarkan pada:

a. Jangka waktu berdirinya Koperasi telah berakhir;

b. Atas permintaan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota;

c. Koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usahanya.

1. Dalam hal Koperasi hendak dibubarkan maka Rapat Anggota membentuk Tim Likuidasi (Likuidator) yang terdiri dari unsur anggota, Pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu (Pembina) dan diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud.

2. Likuidator mempunyai hak dan kewajiban:

a. Melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian;

b. Mengumpulkan keterangan yang diperlukan;

c. Memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

d. Memperoleh, menggunakan dan memeriksa segala catatan dan arsip Koperasi;

e. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan kewajiban Koperasi baik kepada anggota maupun pihak ketiga;

f. Membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada Rapat Anggota.

3. Pengurus Koperasi menyampaikan keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota tersebut kepada Pejabat Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan daripada pembayaran kewajiban lainnya.

  1. Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbul pada saat pembubaran Koperasi.
  2. Tanggungan anggota terbatas pada Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib yang sudah dibayarkan.
  3. Anggota yang telah keluar sebelum Koperasi dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila kerugian tersebut terjadi selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota Koperasi dan apabila keluarnya sebagai anggota belum melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.

BAB XIV
SANKSI

1. Apabila anggota Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi, maka dikenakan Sanksi oleh Rapat Anggota berupa:

a. Peringatan lisan;

b. Peringatan tertulis;

c. Dipecat dari keanggotaan atau jabatannya;

d. Diberhentikan bukan atas kemauan sendiri;

e. Diajukan ke Pengadilan.

2. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XV
JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI

Koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB XVI
ANGGARAN DASAR RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Dasar Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.