Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Rumah Tangga ini telah disetujui para Anggota Pendiri melalui Rapat Anggota pada 11 Desember 2021.

Bab I
Identitas Koperasi

  1. Koperasi ini bernama Koperasi Jasa Tiba Meka Mandiri yang selanjutnya disebut KTMM.
  2. KTMM berkedudukan di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  3. KTMM dibentuk untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
  1. KTMM adalah Koperasi Primer di bidang jasa yang beranggotakan perorangan.
  2. KTMM dapat membuka kantor cabang di dalam maupun luar negeri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, beserta persetujuan Rapat Anggota.
  1. KTMM memiliki lambang berbentuk lingkaran dengan warna dasar biru dan di dalam lingkaran terdapat sebuah telapak tangan yang terbuka dan stilasi huruf “tm” di atasnya sebagai singkatan dari Tiba Meka Mandiri.
  2. Stempel KTMM menggunakan lambang seperti pada ayat 1 di atas dan disertai tulisan KOPERASI JASA TIBA MEKA MANDIRI yang melingkari lambang tersebut.
  3. Kepala Surat KTMM mencantumkan informasi berikut:
    1. Lambang KTMM;
    2. Nama Koperasi Jasa Tiba Meka Mandiri;
    3. Nomor Induk Koperasi (NIK);
    4. Lambang Koperasi Indonesia;
    5. Alamat sekretariat;
    6. Nomor kontak/telepon;
    7. Alamat website;
    8. Alamat email.

Bab II
Keanggotaan

Keanggotaan KTMM terdiri atas dua kategori berikut:

  1. Anggota; dan
  2. Anggota Luar Biasa.
  1. Untuk menjadi Anggota atau Anggota Luar Biasa KTMM, individu yang bersangkutan diwajibkan:
    1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengurus dengan mengisi formulir pendaftaran yang tersedia;
    2. Membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan dari Peraturan Khusus yang dikeluarkan oleh Pengurus.
  2. Pengurus Koperasi berwenang untuk menyetujui, menunda atau menolak pendaftaran Calon Anggota atau Anggota Luar Biasa.
  3. Pengurus Koperasi wajib memberitahukan alasan keputusan penundaan atau penolakan pendaftaran keanggotaan kepada individu yang bersangkutan dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan keputusan tersebut disampaikan.
  1. Setiap Calon Anggota wajib mengikuti Pendidikan Perkoperasian dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah mengirimkan formulir pendaftaran anggota yang sudah terisi lengkap.
  2. Pendidikan Perkoperasian diselenggarakan oleh Pengurus dan dapat dilakukan secara daring dan/atau tatap muka langsung dengan Fasilitator.
  3. Calon Anggota yang berhasil menuntaskan Pendidikan Perkoperasian berhak menerima Sertifikat Partisipasi.
  4. Sertifikat dimaksud pada ayat 3 Pasal ini memuat informasi sebagai berikut:
    1. Nomor sertifikat;
    2. Nama lengkap peserta;
    3. Tempat dan tanggal lahir peserta;
    4. Nomor Induk Anggota (NIA);
    5. Predikat hasil rata-rata ujian Pendidikan Perkoperasian;
    6. Tempat dan tanggal pemberian sertifikat;
    7. Nama dan tanda tangan Fasilitator;
    8. Nama dan tanda tangan Ketua Pengurus;
    9. Stempel Koperasi.
  5. Tanggal pemberian sertifikat menandai tanggal mulai bergabungnya seorang Anggota Koperasi yang namanya tercantum pada sertifikat tersebut.
  1. Kartu Tanda Anggota diberikan hanya kepada Anggota yang bersangkutan dan tidak dapat dipindahkan kepemilikannya kepada orang lain.
  2. Kartu Tanda Anggota dimaksud pada ayat 1 Pasal ini memuat informasi sebagai berikut:
    1. Pasfoto terbaru;
    2. Nama lengkap anggota;
    3. Nomor Induk Anggota (NIA);
    4. Tanggal berlaku kartu.
  3. Kartu Tanda Anggota berlaku selama 5 (lima) tahun dan selama individu yang bersangkutan masih terdaftar sebagai anggota Koperasi.
  1. Nomor Induk Anggota (NIA) terdiri atas 12 (dua belas) angka yang terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian dengan susunan penulisan sebagai berikut: 000000 0 00000.
  2. Bagian pertama dari NIA menunjukkan tanggal mulai bergabung dengan penulisan 2 (dua) angka pertama menunjukkan tahun, 2 (dua) angka berikutnya menunjukkan bulan, dan 2 (dua) angka terakhir menunjukkan tanggal. Contoh: 211025 menunjukkan tanggal bergabung pada 25 Oktober 2021.
  3. Bagian kedua dari NIA menunjukkan kategori keanggotaan yang terdiri atas salah satu dari kode berikut:
    1. 1 menunjukkan Anggota; atau
    2. 2 menunjukkan Anggota Luar Biasa.
  4. Bagian ketiga menunjukkan nomor urut pendaftaran keanggotaan dari mulai yang pertama sampai terbaru sesuai dengan kategori keanggotaannya.
  5. Penulisan 12 (dua belas) angka NIA ini digabung tanpa menggunakan spasi. Contoh: 211025100007 menunjukkan pendaftaran seorang Anggota KTMM yang ketujuh pada tanggal 25 Oktober 2021.
  6. Apabila nomor urut pendaftaran keanggotaan sudah mencapai angka 99999 (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), maka nomor urut pendaftaran berikutnya diulang kembali ke angka 00001 (satu).
  1. Penyebab berakhirnya keanggotaan KTMM merujuk pada Anggaran Dasar Pasal 12 ayat 1.
  2. Dalam hal keanggotaan berakhir, maka Anggota berhak atas akumulasi dari:
    1. Simpanan Pokok;
    2. Simpanan Wajib;
    3. Bagian Sisa Hasil Usaha (SHU); dan
    4. Simpanan lainnya.
  3. Apabila keanggotaan berakhir karena meninggal dunia, maka akumulasi simpanan anggota yang bersangkutan akan segera diserahkan kepada Ahli Waris yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan kemudian. Penyelesaian sisa piutang uang/barang dari Koperasi ke Anggota, apabila ada, diatur dalam Peraturan Khusus.
  4. Apabila keanggotaan berakhir karena permintaan sendiri, maka akumulasi simpanan anggota yang bersangkutan akan diserahkan kepada yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan kemudian. Apabila Koperasi memiliki sisa piutang uang/barang, maka anggota yang bersangkutan akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan piutang tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Khusus.
  5. Permohonan untuk berhenti sebagai Anggota harus disampaikan secara tertulis kepada Pengurus atau mengisi formulir yang tersedia.
  6. Penanganan hutang Anggota maupun Anggota Luar Biasa kepada Koperasi akan diselesaikan secara kekeluargaaan. Apabila cara ini tidak tercapai, maka penyelesaian hutang Anggota maupun Anggota Luar Biasa tersebut dapat ditempuh melalui prosedur hukum yang berlaku.
  1. Setiap Anggota Luar Biasa memiliki hak dan kewajiban seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 11.
  2. Anggota Luar Biasa tidak diwajibkan mengikuti Pendidikan Perkoperasian seperti pada Pasal 6.
  3. KTMM tidak menerbitkan Kartu Tanda Anggota bagi Anggota Luar Biasa.
  4. Anggota Luar Biasa dapat menggunakan layanan usaha KTMM, kecuali layanan produk/jasa yang dapat menimbulkan piutang KTMM kepada individu yang bersangkutan.
  5. Keanggotaan Luar Biasa akan kadaluwarsa/berakhir pada 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran dan dapat diperpanjang atas permintaan dari individu yang bersangkutan secara tertulis.
  6. Dalam hal keanggotaannya berakhir, maka Anggota Luar Biasa berhak atas akumulasi dari:
    1. Simpanan Pokok;
    2. Simpanan Wajib; dan
    3. Simpanan lainnya.
  7. Permohonan untuk berhenti sebagai Anggota Luar Biasa sebelum tanggal kadaluwarsa keanggotaan harus disampaikan secara tertulis kepada Pengurus melalui formulir yang tersedia.
  8. Apabila keanggotaan berakhir karena permintaan sendiri, maka akumulasi simpanan dengan dikurangi biaya administrasi yang berlaku akan diserahkan kepada Anggota Luar Biasa yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan kemudian.
  9. Apabila keanggotaan berakhir karena meninggal dunia, maka akumulasi simpanan dengan dikurangi biaya administrasi yang berlaku akan diserahkan kepada Ahli Waris dari Anggota Luar Biasa yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan kemudian.
  1. Setiap Anggota maupun Anggota Luar Biasa wajib memberikan informasi tentang Ahli Waris.
  2. Setiap Anggota maupun Anggota Luar Biasa bertanggung jawab untuk segera memberitahukan kepada Pengurus secara tertulis bilamana ada perubahan Ahli Waris dengan mengisi formulir yang tersedia.
  3. KTMM dibebaskan dari segala tuntutan pihak ketiga yang mengaku sebagai Ahli Waris dari Anggota atau Anggota Luar Biasa yang meninggal dunia, namun namanya tidak tercantum pada formulir pendaftaran keanggotaan KTMM maupun perubahan data Ahli Waris.
  4. Apabila Ahli Waris yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sisa piutang Koperasi kepada Anggota seperti pada Pasal 9 ayat 3 masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum, maka Wali dari Ahli Waris yang bersangkutan akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan piutang tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Khusus.

Bab III
Rapat Anggota

  1. Rapat Anggota KTMM terdiri atas:
    1. Rapat Anggota Tahunan (RAT);
    2. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RARK dan RAPB);
    3. Rapat Anggota Khusus (RA Khusus); dan
    4. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB).
  2. Rapat Anggota Luar Biasa pada ayat 1 di atas tidak diartikan sebagai rapat yang diselenggarakan oleh Anggota Luar Biasa, tetapi Rapat Anggota seperti yang diatur pada Anggaran Dasar Pasal 20.
  3. Rapat Anggota KTMM dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring.
  1. Panitia pelaksana Rapat Anggota Tahunan (RAT) dapat dibentuk guna kelancaran pelaksanaan RAT KTMM.
  2. Susunan panitia pelaksana RAT dipilih dan dibentuk oleh Pengurus.
  3. Panitia pelaksana RAT bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu dan segi teknis administrasi serta membantu pemimpin RAT sampai dengan selesai.
  4. Panitia pelaksana RAT bertanggung jawab kepada Pengurus.
  1. Rapat Anggota diselenggarakan dengan sistem 1 (satu) anggota 1 (satu) suara.
  2. Anggota yang tidak hadir dalam Rapat Anggota dapat mewakilkan kehadiran dan hak suaranya kepada Anggota lain yang dibuktikan dengan Surat Kuasa bermeterai secukupnya dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa di atas meterai.
  3. Surat Kuasa yang dimaksud pada ayat 2 Pasal ini memuat informasi sebagai berikut:
    1. Nomor Induk Anggota pemberi kuasa;
    2. Nama lengkap Anggota pemberi kuasa;
    3. Nomor telepon/handphone Anggota pemberi kuasa;
    4. Pernyataan pemberian kuasa untuk mengikuti dan mewakilkan suara pada Rapat Anggota;
    5. Tanggal pelaksanaan Rapat Anggota;
    6. Nomor Induk Anggota penerima kuasa;
    7. Nama lengkap Anggota penerima kuasa;
    8. Nomor telepon/handphone Anggota penerima kuasa;
    9. Tanda tangan Anggota pemberi dan penerima kuasa.
  4. Setiap 1 (satu) penerima kuasa hanya dapat mewakili paling banyak 10 (sepuluh) Anggota.
  5. Persyaratan Anggota yang dapat menjadi Penerima Kuasa adalah sebagai berikut:
    1. Bersedia untuk menampung dan menyampaikan pemikiran/aspirasi dari suara yang diwakilinya pada Rapat Anggota;
    2. Bertanggung jawab atas kewenangan yang diberikan oleh Anggota Pemberi Kuasa pada Rapat Anggota.
  6. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, maka setiap pemberi kuasa dan penerima kuasa masing-masing mempunyai hak satu suara.
  1. Undangan Rapat Anggota harus disampaikan kepada Anggota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota melalui media sosial maupun publikasi yang tersedia.
  2. Undangan Rapat Anggota dimaksud ayat 1 Pasal ini memuat informasi berikut:
    1. Waktu (hari dan tanggal);
    2. Tempat;
    3. Agenda Rapat;
    4. Materi Rapat;
    5. Kontak untuk konfirmasi kehadiran.
  3. Tata tertib rapat, naskah pemimpin rapat, dan materi rapat disiapkan oleh Pengurus.
  4. Rapat Anggota dimulai dengan pernyataan kuorum dan pengesahan tata tertib rapat.
  1. Pernyataan kuorum dibacakan oleh Sekretaris Rapat setelah memperhatikan daftar hadir peserta rapat.
  2. Apabila rapat telah dibuka oleh Pemimpin Rapat, dan Anggota meninggalkan ruangan rapat sebelum rapat ditutup, maka rapat tetap sah untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat, dan Anggota yang meninggalkan ruangan tersebut dianggap menyetujui semua agenda dan keputusan-keputusan rapat yang telah diambil.

Bab IV
Pengurus

  1. Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas dipilih secara paket dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota dengan cara sebagai berikut:
    1. Pemilihan dilakukan secara aklamasi berdasarkan musyawarah mufakat;
    2. Apabila pemilihan secara aklamasi tidak tercapai, maka pemilihan dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas dan rahasia;
    3. Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas terpilih adalah yang mendapatkan suara terbanyak.
  2. Ketua Pengurus terpilih berfungsi sebagai formatur untuk menyusun Anggota Pengurus.
  3. Anggota Pengurus diangkat atau diberhentikan melalui Surat Keputusan Ketua Pengurus.
  4. Dalam pemilihan paket calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas, Rapat Anggota dipimpin oleh Pengawas demisioner sampai dengan terpilihnya Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas yang baru.

Melengkapi persyaratan Pengurus seperti pada Anggaran Dasar Pasal 21 ayat 2, Pengurus KTMM:

  1. Secara ideologis, menyetujui dan mendukung sepenuhnya landasan ideal KTMM, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta asas kekeluargaan;
  2. Secara organisatoris, mempunyai kemampuan berorganisasi dan memahami konsep manajemen secara umum;
  3. Secara dedikasi, memiliki rasa tanggung jawab dalam meningkatkan dan mengembangkan kehidupan berkoperasi, dan memiliki pengetahuan serta kemampuan menjalankan tugas sebagai Pengurus;
  4. Memiliki rekam jejak keuangan atau kredit yang baik dengan pihak bank maupun lembaga keuangan lainnya.
  1. Tugas utama Ketua Pengurus meliputi:
    1. Melakukan penguatan jejaring kemitraan dengan berbagai pihak, antara lain: dinas pemerintahan, pelaku usaha, akademisi, komunitas dan media;
    2. Memastikan kegiatan unit-unit usaha dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan guna menghasilkan keuntungan bagi Anggota;
    3. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas Pengurus;
    4. Memimpin dan bertanggung jawab dalam Rapat Pengurus maupun Rapat Pleno Pengurus;
    5. Memimpin pembentukan panitia pelaksana Rapat Anggota Tahunan;
    6. Mewakili KTMM atas nama Pengurus untuk kegiatan eksternal;
    7. Menandatangani surat-menyurat KTMM;
    8. Mengesahkan bukti-bukti keuangan KTMM;
    9. Membuat laporan pertanggungjawaban Pengurus setiap akhir tahun buku.
  2. Tugas utama Sekretaris meliputi:
    1. Bertanggung jawab terhadap jalannya administrasi umum baik untuk keperluan internal maupun eksternal;
    2. Menyiapkan agenda dan materi rapat, serta sarana penunjang rapat;
    3. Menyimpan dan mengatur arsip surat-menyurat maupun dokumen KTMM;
    4. Mewakili KTMM atas nama Pengurus untuk kegiatan eksternal;
    5. Menandatangani surat-menyurat KTMM, jika Ketua berhalangan.
  3. Tugas utama Bendahara meliputi:
    1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan KTMM;
    2. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap semua transaksi keuangan atas nama KTMM;
    3. Membuat dan menyajikan laporan keuangan dan perpajakan secara berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan) yang menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban Pengurus;
    4. Memberikan rekomendasi kondisi keuangan KTMM terkait dalam kegiatan usaha;
    5. Mewakili KTMM atas nama Pengurus untuk kegiatan eksternal.
  4. Selain susunan Pengurus seperti yang tersebut pada ayat 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) dari Pasal ini, Pengurus dalam menjalankan usaha dibantu oleh unit-unit usaha yang bertugas sebagai berikut:
    1. Mengkoordinasikan dan mengawasi jalannya unit-unit usaha KTMM agar terlaksana dengan baik;
    2. Melakukan kajian dan rekomendasi terhadap usaha-usaha yang memberikan nilai tambah bagi KTMM;
    3. Melakukan kajian terhadap rekomendasi prosedur usaha-usaha KTMM.
  5. Pengurus berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari keputusan Rapat Pleno Pengurus dalam hal-hal sebagai berikut:
    1. Meminjam atau menjaminkan uang atas nama KTMM sampai dengan batas risiko yang bisa ditanggung KTMM;
    2. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik KTMM sampai dengan batas risiko yang bisa ditanggung KTMM.
  6. Struktur Organisasi Pengurus tercantum dalam lampiran ini dan apabila diperlukan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan KTMM.
  1. Pengurus dapat menyelenggarakan Rapat Pengurus maupun Rapat Pleno Pengurus sesuai dengan kebutuhan secara daring dan/atau luring.
  2. Rapat Pengurus dapat dihadiri oleh pihak-pihak selain Pengurus yang dianggap masih berhubungan dengan tugas/persoalan yang akan dibahas.
  3. Rapat Pleno Pengurus dihadiri oleh semua Anggota Pengurus dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pengawas.
  4. Rapat Pengurus mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
    1. Membahas dan memutuskan masalah-masalah rutin yang dihadapi oleh KTMM;
    2. Membahas dan memutuskan persoalan yang sangat mendesak (tidak dapat ditangguhkan).
  5. Rapat Pleno Pengurus mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
    1. Menetapkan Peraturan-Peraturan Khusus;
    2. Mengesahkan/mengubah kebijakan yang telah atau akan diambil oleh Pengurus;
    3. Membahas dan memutuskan masalah-masalah yang bersifat prinsipil yang dihadapi oleh KTMM;
    4. Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi sebelum diajukan dalam Rapat Anggota Tahunan.
  6. Keputusan Rapat Pengurus maupun Rapat Pleno Pengurus disusun ke dalam Berita Acara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat untuk disampaikan kepada segenap Anggota Pengurus dan Pengawas, serta pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu.
  7. Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Rapat Pengurus maupun Rapat Pleno Pengurus menjadi tanggungan KTMM sesuai ketersediaan anggaran.
  1. Pengurus berhak mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan alokasi pembagian Sisa Hasil Usaha seperti pada Pasal 34.
  2. Pembagian besaran imbalan jasa untuk masing-masing Ketua dan Anggota Pengurus ditentukan dalam Rapat Pleno Pengurus.

Ketua Pengurus yang terpilih dan Anggota Pengurus yang terbentuk mengucapkan sumpah atau janji jabatan di hadapan Rapat Anggota dengan naskah sebagai berikut:

“Saya, [nama pengurus], bersumpah/berjanji bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai [Ketua/Sekretaris/Bendahara Pengurus] Koperasi Jasa Tiba Meka Mandiri selalu:

  1. Berpegang teguh pada ketentuan dalam Undang-Undang Koperasi dan Peraturan Pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan yang berlaku pada Koperasi, serta melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab.
  2. Bekerja keras, tertib dan bersemangat, agar kepentingan Koperasi dan Anggotanya mendapatkan pelayanan dengan sebaik-baiknya.
  3. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan Gerakan Koperasi pada umumnya, dan Koperasi Jasa Tiba Meka Mandiri beserta Anggota pada khususnya.
  4. Siap menerima sanksi apabila kelalaian saya selama bertugas dapat menimbulkan kerugian pada Koperasi Jasa Tiba Meka Mandiri beserta anggotanya.”

Bab V
Pengawas

  1. Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus dipilih secara paket dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota dengan cara sebagai berikut:
    1. Pemilihan dilakukan secara aklamasi berdasarkan musyawarah mufakat;
    2. Apabila pemilihan secara aklamasi tidak tercapai, maka pemilihan dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas dan rahasia;
    3. Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus terpilih adalah yang mendapatkan suara terbanyak.
  2. Ketua Pengawas terpilih berfungsi sebagai formatur untuk menyusun Anggota Pengawas.
  3. Anggota Pengawas diangkat atau diberhentikan melalui Surat Keputusan Ketua Pengawas.
  4. Dalam pemilihan paket calon Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus, Rapat Anggota dipimpin oleh Pengawas demisioner sampai dengan terpilihnya Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus yang baru.
  1. Pengawas dapat menyelenggarakan Rapat Pengawas sesuai dengan kebutuhan secara daring dan/atau luring.
  2. Keputusan Rapat Pengawas disusun ke dalam Berita Acara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat untuk disampaikan kepada segenap Anggota Pengurus dan Pengawas, serta pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu.
  3. Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Rapat Pengawas menjadi tanggungan KTMM sesuai ketersediaan anggaran.
  1. Tugas utama Ketua Pengawas meliputi:
    1. Melakukan penguatan jejaring kemitraan dengan berbagai pihak, antara lain: dinas pemerintahan, pelaku usaha, akademisi, komunitas dan media;
    2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan KTMM;
    3. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas Pengawas;
    4. Memimpin dan bertanggung jawab dalam Rapat Pengawas;
    5. Membuat laporan pertanggungjawaban Pengawas setiap akhir tahun buku.
  2. Tugas utama Anggota Pengawas Pertama meliputi:
    1. Melakukan pengawasan terhadap operasional unit-unit usaha KTMM secara berkala;
    2. Memberikan rekomendasi kepada Pengurus sesuai dengan hasil pengawasan yang sudah dilakukan;
    3. Menuliskan dan menyampaikan hasil pelaporan kepada Ketua Pengawas untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
  3. Tugas utama Anggota Pengawas Kedua meliputi:
    1. Melakukan pengawasan terhadap keuangan KTMM maupun unit-unit usaha KTMM secara berkala;
    2. Memberikan rekomendasi kepada Pengurus sesuai dengan hasil pengawasan yang sudah dilakukan;
    3. Menuliskan dan menyampaikan hasil pelaporan kepada Ketua Pengawas untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
  4. Dalam menjalankan tugasnya, Pengawas dapat:
    1. Meminta data, informasi dan keterangan yang diperlukan dari Pengurus maupun Manajer dan Pegawai;
    2. Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh KTMM dan dimasukkan ke dalam anggaran KTMM.
  1. Pengawas berhak mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan alokasi pembagian Sisa Hasil Usaha seperti pada Pasal 34.
  2. Pembagian besaran imbalan jasa untuk masing-masing Ketua dan Anggota Pengawas ditentukan dalam Rapat Pleno Pengurus.

Ketua Pengawas yang terpilih dan Anggota Pengawas yang terbentuk mengucapkan sumpah atau janji jabatan di hadapan Rapat Anggota dengan naskah sebagai berikut:

“Saya, [nama pengawas], bersumpah/berjanji bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai [Ketua/Anggota Pengawas] Koperasi Jasa Tiba Meka Mandiri selalu:

  1. Berpegang teguh pada ketentuan dalam Undang-Undang Koperasi dan Peraturan Pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan yang berlaku pada Koperasi, serta melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab.
  2. Bekerja keras, tertib dan bersemangat, agar kepentingan Koperasi dan Anggotanya mendapatkan pelayanan dengan sebaik-baiknya.
  3. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan Gerakan Koperasi pada umumnya, dan Koperasi Jasa Tiba Meka Mandiri beserta Anggota pada khususnya.
  4. Siap menerima sanksi apabila kelalaian saya selama bertugas dapat menimbulkan kerugian pada Koperasi Jasa Tiba Meka Mandiri beserta anggotanya.”

Bab VI
Pengelolaan Usaha

  1. Pengurus dapat mengangkat Manajer dan Pegawai untuk membantu menjalankan unit-unit usaha KTMM.
  2. Aplikasi koperasi digital dapat dipakai untuk menunjang unit usaha simpan pinjam maupun mendukung kinerja usaha KTMM lainnya.
  1. Pengangkatan Manajer dilakukan oleh Pengurus dengan memperhatikan keahlian, pengetahuan, wawasan dan kredibilitas dari Calon Manajer yang bersangkutan, serta kesesuaian dengan bidang kerja yang akan diberikan.
  2. Persyaratan seorang Manajer merujuk pada Anggaran Dasar Pasal 32 ayat 4.
  3. Manajer tidak memiliki dan/atau mengembangkan usaha pribadi yang bergerak di bidang yang sama dengan unit-unit usaha KTMM guna menghindari konflik kepentingan usaha antara Manajer yang bersangkutan dengan KTMM maupun Anggota.
  4. Tugas dan kewajiban Manajer merujuk pada Anggaran Dasar Pasal 33.
  5. Hak dan wewenang Manajer merujuk pada Anggaran Dasar Pasal 34.
  6. Pengurus membuat Kontrak Kerja yang mengatur lebih lanjut uraian tugas kerja, hak dan kewenangan Manajer paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah seorang Manajer diangkat.
  7. Kontrak Kerja antara KTMM dan Manajer berlangsung selama 1 (tahun) sejak tanggal pengangkatan dan dapat dihentikan/diperpanjang sesuai dengan hasil penilaian kinerja dari Manajer yang bersangkutan.
  8. Ketentuan lain-lain untuk pengangkatan Manajer dapat dituangkan ke dalam Peraturan Khusus.
  1. Pengangkatan Karyawan/Pegawai diusulkan oleh Manajer dengan persetujuan Pengurus.
  2. Manajer membuat Kontrak Kerja yang mengatur lebih lanjut uraian tugas kerja, hak dan kewenangan Karyawan/Pegawai dengan persetujuan Pengurus paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah seorang Karyawan/Pegawai diangkat.
  3. Kontrak Kerja antara KTMM dan Karyawan/Pegawai berlangsung selama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengangkatan dan dapat dihentikan/diperpanjang sesuai dengan hasil penilaian kinerja dari Karyawan/Pegawai yang bersangkutan.
  4. Ketentuan lain-lain untuk pengangkatan Karyawan/Pegawai dapat dituangkan ke dalam Peraturan Khusus.
  1. Pemakaian aplikasi koperasi digital bekerja sama dengan Pihak Ketiga yang sudah teruji memiliki rekam jejak usaha yang terpercaya dan dapat diandalkan dari sisi layanan pelanggan maupun pengamanan data.
  2. Pemakaian aplikasi seperti dimaksud pada ayat 1 di atas diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pengurus dengan Penyedia layanan aplikasi.
  3. Biaya berlangganan pemakaian aplikasi koperasi digital dibebankan pada anggaran KTMM dan tetap terbuka pada dukungan dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat.
  4. Biaya yang timbul dari pemakaian aplikasi koperasi digital untuk transaksi penarikan simpanan, transfer ke rekening lain, dan/atau pembayaran angsuran pinjaman menjadi tanggungan Anggota atau Anggota Luar Biasa yang bersangkutan.

Bab VII
Simpanan dan Pinjaman

  1. Simpanan dana pada KTMM terdiri atas jenis-jenis berikut:
  2. Setiap Anggota maupun Anggota Luar Biasa diwajibkan untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib ketika melakukan pendaftaran keanggotaan.
  3. Pengurus dapat mengusulkan jumlah simpanan pokok dan wajib yang harus dibayarkan oleh setiap Anggota maupun Anggota Luar Biasa untuk mendapat persetujuan dari Rapat Anggota.
  4. Simpanan pokok dan wajib tidak memperoleh imbal hasil, tetapi diperhitungkan sebagai penyertaan modal dari Anggota dan jumlah keduanya dijadikan dasar perhitungan balas jasa sesuai dengan alokasi pembagian Sisa Hasil Usaha.
  5. Simpanan sukarela dan berjangka memperoleh imbal hasil yang besarannya ditentukan dalam Peraturan Khusus berdasarkan alokasi pembagian Sisa Hasil Usaha.
  6. Transaksi setoran dan penarikan simpanan terekam secara digital pada aplikasi yang dipakai oleh KTMM seperti pada Pasal 31 dan dapat dilihat secara langsung oleh Anggota maupun Anggota Luar Biasa, sehingga KTMM tidak menerbitkan buku untuk mencatat transaksi setoran dan penarikan simpanan.
  7. Penarikan simpanan dapat dilakukan secara langsung oleh Anggota/Anggota Luar Biasa melalui aplikasi koperasi digital seperti pada Pasal 31 dengan transfer ke rekening bank tujuan milik Anggota/Anggota Luar Biasa.
  8. Penarikan simpanan secara tunai dapat dilakukan oleh Anggota di kantor KTMM selama jam kas buka dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Khusus.
  1. Pinjaman dana dan kredit barang kepada KTMM hanya tersedia bagi Anggota yang sudah menjalani masa keanggotaannya paling sedikit 6 (enam) bulan sejak terdaftar sebagai Anggota KTMM dan sesuai dengan kemampuan KTMM.
  2. Anggota yang hendak mengajukan pinjaman dana dan kredit barang diwajibkan menyampaikan permohonan tertulis kepada Pengurus melalui formulir yang tersedia.
  3. Setiap aplikasi pinjaman dana dan kredit barang akan dinilai kelayakannya dan nominalnya berdasarkan:
    1. Kemampuan keuangan KTMM;
    2. Akumulasi simpanan pokok, wajib, sukarela dan berjangka dari Anggota yang bersangkutan;
    3. Nilai agunan yang disediakan Anggota yang bersangkutan; dan
    4. Kesanggupan Anggota yang bersangkutan untuk membayar.
  4. Nominal angsuran pinjaman sebesar-besarnya 1/3 (satu per tiga) dari penghasilan bulanan Anggota yang bersangkutan.
  5. Pengurus berhak untuk menolak pengajuan pinjaman dana dan/atau kredit barang dari Anggota.
  6. Apabila permohonan pinjaman dana dan/atau kredit barang ditolak, maka Pengurus menyampaikan alasan penolakan tersebut secara lisan dan/atau tertulis kepada Anggota yang bersangkutan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
  7. Suku bunga beserta lama angsuran pinjaman dana dan kredit barang ditetapkan dalam Peraturan Khusus.
  8. Transaksi pinjaman dana dan pembayaran angsuran pinjaman terekam secara digital pada aplikasi yang dipakai oleh KTMM seperti pada Pasal 32 dan dapat dilihat secara langsung oleh Anggota, sehingga KTMM tidak menerbitkan buku untuk mencatat transaksi pinjaman dan pembayaran angsurannya.

Bab VIII
Sisa Hasil Usaha

  1. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) ditetapkan/disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan.
  2. Pembagian SHU untuk Anggota diperhitungkan secara proporsional dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib.
  3. Komposisi pembagian SHU adalah sebagai berikut:
    1. 20% (dua puluh persen) untuk dana cadangan;
    2. 20% (dua puluh persen) untuk Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajib, simpanan sukarela dan simpanan lainnya;
    3. 30% (tiga puluh persen) untuk Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan dengan KTMM;
    4. 9% (tiga belas persen) untuk jasa Pengurus;
    5. 5% (lima persen) untuk jasa Pengawas;
    6. 4% (empat persen) untuk jasa Pendiri;
    7. 5% (lima persen) untuk dana sosial;
    8. 4% (empat persen) untuk dana pendidikan; dan
    9. 3% (tiga persen) untuk pengembangan daerah kerja (PDK).
  4. Pembagian SHU untuk Jasa Pengurus, Pengawas dan Pendiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus.
  5. SHU tidak diberikan kepada Anggota yang masa keanggotaannya masih kurang dari 3 (tiga) bulan dan/atau mengundurkan diri dari keanggotaan KTMM ketika masa keanggotaannya masih kurang dari 3 bulan.
  1. Dana Cadangan adalah kekayaan KTMM yang dicadangkan untuk menutup kerugian dan untuk keperluan menambah modal, sehingga tidak dapat dibagikan kepada Anggota maupun Anggota Luar Biasa.
  2. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh Dana Cadangan untuk memperluas usaha KTMM.
  1. KTMM mengupayakan dana sosial dan kesejahteraan kepada Pengurus, Pengawas, Manager/Pegawai, dan Anggota, antara lain seperti:
    1. Santunan kepada Anggota Koperasi yang meninggal dunia atau mengalami musibah;
    2. Tunjangan kepada Anggota yang menikah untuk pertama kalinya;
    3. Tunjangan bagi pendidikan anak pertama dan kedua dari Anggota; dan
    4. Lain-lain yang disesuaikan dengan kondisi KTMM.
  2. Besaran nilai santunan dan tunjangan pada ayat 1 di atas ditetapkan dalam Rapat Pleno Pengurus dan dijabarkan dalam Peraturan Khusus.

Bab IX
Pelaporan dan Pembukuan

  1. Pengurus dan Pengawas menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku KTMM ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
  2. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus wajib diaudit oleh Pengawas sebelum disampaikan kepada RAT dan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
    1. Pendahuluan;
    2. Info-info penting sepanjang tahun pembukuan yang mempengaruhi kinerja KTMM secara signifikan;
    3. Organisasi;
    4. Keanggotaan;
    5. Realisasi program kerja;
    6. Laporan keuangan yang terdiri atas: neraca, perhitungan hasil usaha, penjelasan atas pos-pos keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas;
    7. Laporan lain-lain; dan
    8. Penutup.
  3. Laporan Pertanggungjawaban Pengawas disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
    1. Pendahuluan;
    2. Aspek organisasi;
    3. Aspek keuangan;
    4. Pengelolaan usaha;
    5. Kesimpulan dan saran.
  4. Setelah Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mendapat persetujuan dari Rapat Anggota Tahunan, maka Pengurus wajib membuat kompilasi Laporan Pertanggungjawaban dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
    1. Halaman judul;
    2. Halaman pengesahan yang ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas;
    3. Daftar isi;
    4. Kata pengantar dari Ketua Pengurus;
    5. Susunan acara RAT;
    6. Tata tertib RAT;
    7. Notulensi hasil RAT;
    8. Laporan pertanggungjawaban Pengurus;
    9. Laporan pertanggungjawaban Pengawas;
    10. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk tahun pembukuan yang akan datang;
    11. Surat keterangan dari Audit Eksternal (bila ada);
    12. Laporan neraca;
    13. Laporan perhitungan hasil usaha;
    14. Laporan perubahan ekuitas;
    15. Laporan arus kas;
    16. Catatan atas laporan keuangan;
    17. Analisis rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas;
    18. Lampiran.
  5. Kompilasi Laporan Pertanggungjawaban tersedia bagi Anggota untuk dapat dibaca dan/atau diunduh oleh Anggota melalui media komunikasi umum secara daring dan/atau luring.

Jenis pembukuan KTMM dapat disediakan secara digital berupa berkas (file) yang meliputi data-data berikut:

  1. Daftar Pengurus, Pengawas, Anggota dan Anggota Luar Biasa;
  2. Notulen dan keputusan rapat;
  3. Simpanan Anggota dan Anggota Luar Biasa;
  4. Pinjaman Anggota;
  5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  6. Inventaris;
  7. Daftar tamu.

Bab X
Sanksi

  1. Sanksi terhadap Anggota KTMM yang tidak mematuhi kewajibannya dapat berupa:
    1. Teguran lisan dan tertulis dari Pengurus;
    2. Memberhentikan sementara atau pemberhentian apabila sudah lebih dari 3 (tiga) kali diberi peringatan tertulis oleh Pengurus.
  2. Sanksi terhadap Ketua Pengurus dan/atau Anggota Pengurus yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat berupa:
    1. Ketua Pengurus yang lalai atas kewajibannya dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota Luar Biasa walaupun masa jabatannya belum berakhir;
    2. Anggota Pengurus yang lalai atas kewajibannya dapat ditegur secara lisan dan tertulis oleh Ketua Pengurus;
    3. Anggota Pengurus yang terus-menerus lalai atas kewajibannya dan sudah mendapat 3 (tiga) kali peringatan tertulis dari Ketua Pengurus dapat diberhentikan oleh Ketua Pengurus melalui Rapat Pengurus.
  3. Sanksi terhadap Ketua Pengawas dan/atau Anggota Pengawas yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat berupa:
    1. Ketua Pengawas yang lalai atas kewajibannya dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota Luar Biasa walaupun masa jabatannya belum berakhir;
    2. Anggota Pengawas yang lalai atas kewajibannya dapat ditegur secara lisan dan tertulis oleh Ketua Pengawas;
    3. Anggota Pengawas yang terus-menerus lalai atas kewajibannya dan sudah mendapat 3 (tiga) kali peringatan tertulis dari Ketua Pengawas dapat diberhentikan oleh Ketua Pengawas melalui Rapat Pengawas.
  4. Pengurus, Pengawas, Manager Pengelola Usaha maupun Karyawan KTMM yang menyalahgunakan wewenang dan tugas yang telah dipercayakan kepadanya, baik yang disengaja maupun akibat dari kelalaian yang merugikan KTMM, dapat dituntut oleh Rapat Anggota untuk membayar ganti rugi.

Bab XI
Aturan-Aturan Lain

  1. Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan perkembangan yang terjadi melalui Rapat Pengurus maupun Rapat Pleno Pengurus dan akan dituangkan dalam Peraturan Khusus.
  2. Peraturan Khusus adalah peraturan yang dibuat oleh Pengurus secara khusus guna memperjelas atau mempertegas Anggaran Rumah Tangga guna mendukung kelancaran kegiatan maupun usaha KTMM.

Bab XII
Penutup

  1. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dipandang perlu, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
  2. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam Rapat Anggota yang diadakan secara daring dan luring di Labuan Bajo pada tanggal 11 Desember 2021.

Lampiran