Koperasi Multipihak

Ini adalah sesi terakhir dari Modul 1: Pengantar Koperasi. Pada 3 sesi sebelumnya, kita telah melihat riwayat koperasi, prinsip dan nilai, serta perbandingan koperasi dengan perusahaan umum lainnya.

Pada sesi kali ini, kita akan meninjau cara pandang terhadap koperasi dan evolusi yang terjadi pada koperasi sehingga memunculkan Koperasi MultiPihak (KMP).

Paradigma Koperasi Kita

Apa yang muncul dalam benak kita saat mendengar kata koperasi?

Jawaban atas pertanyaan ini mencerminkan cara kita memandang koperasi. Untuk saat ini, Ase Kae bisa menyimpan jawabannya dalam hati.

Pada tahun 2015, Suroto, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) dan Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LePPeK), menuliskan pemikirannya dengan judul Paradigma Koperasi Kita. Tulisan Pak Suroto ini disadur sebagai bahan refleksi kita pada sesi ini dan diharapkan dapat memberi sudut pandang baru bagi kita dalam memandang koperasi.

Ase Kae sangat disarankan untuk membaca langsung sumber tulisan Pak Suroto. Sesi kali ini hanya menyarikan pokok-pokok pemikiran dari tulisan Pak Suroto sebagai berikut:

  • Cara pandang atau paradigma terhadap koperasi telah mengalami penyimpangan.
    Koperasi sejatinya adalah organisasi untuk menolong diri sendiri melalui kerjasama para anggota. Namun, dengan menempatkan koperasi pada bidang usaha kecil dan menengah justru mengerdilkan potensi koperasi sebagai penopang demokrasi ekonomi bangsa.
    Produk regulasi di negeri ini pun turut mendiskriminasikan koperasi dengan menjadikannya subordinat (lebih rendah) bila dibandingkan dengan badan hukum perseroan lainnya.
  • Padahal, koperasi diharapkan menjadi perwujudan konsep demokrasi ekonomi yang dicita-citakan para Pendiri Republik ini.
    Cara kerja koperasi menjamin setiap orang memperoleh bagiannya dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi.
  • Koperasi konsumsi diangkat sebagai contoh dimana setiap orang dapat mendirikan atau bergabung menjadi anggota untuk menjadi pemilik toko koperasi tersebut. Pelanggan toko ikut menentukan keputusan-keputusan strategis usaha dalam struktur harga, biaya maupun manfaat atau laba yang diharapkan.

Contoh lebih lanjut diambil dari negara tetangga: Singapura. Di sana terdapat NTUC Fair Price, yaitu koperasi konsumen yang dimiliki oleh lebih dari 500.000 warga Singapura. Koperasi ini menjadi pemimpin pasar dengan menguasai lebih dari 62% pasar ritel. Misi NTUC Fair Price tegas dan jelas sejak dibentuk pada tahun 1970-an, yaitu memoderasi biaya hidup warga akibat inflasi ataupun mafia kartel pangan. Bisnis koperasi ini telah berkembang ke sektor lain seperti asuransi, hotel dan restauran, sekolah, penitipan anak dan macam-macam usaha lainnya.

NTUC Fair Price
Tampilan salah satu gerai Fair Price, koperasi konsumsi di Singapura.
Sumber gambar: Downtown East Fair Price.
  • Manajemen koperasi di Republik ini, patut disayangkan, masih jauh tertinggal daripada manajemen bisnis swasta kapitalis.
    Salah satu akibatnya, 87% kekayaan di negeri ini didominasi oleh 0,2% penduduk. Si miskin tetap berada dalam kondisi memprihatinkan di bawah tekanan deret kemakmuran segelintir orang.
  • Koperasi terus berkembang dan saat ini muncul model baru koperasi yang menghubungkan kepentingan seluruh pihak.
    Koperasi model baru ini disebut juga koperasi multipihak (multistakeholders cooperative). Model koperasi ini membuka kepemilikan oleh pelanggan, pekerja dan sekaligus produsen/supplier dari produk/jasa sebuah usaha. Contoh KMP dapat dilihat pada I-COOP di Korea Selatan atau EROSKI di Spanyol.

Koperasi Multipihak

Pak Suroto telah menyinggung koperasi multipihak (KMP) dalam tulisannya pada tahun 2015. Pada waktu itu, KMP masih tergolong hal baru di Indonesia.

Enam tahun setelah Pak Suroto menerbitkan tulisannya, pemerintah negeri ini baru mengakui keberadaan KMP melalui Peraturan Menteri Koperasi No. 8 tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak. Peraturan tersebut diterbitkan November 2021.

Apa maksudnya KMP?
Apa perbedaan mendasar antara KMP dengan model koperasi sebelumnya?

Permenkop no. 8 tahun 2021 tersebut mendefinisikan KMP sebagai:
koperasi dengan model pengelompokan anggota berdasarkan peranan kelompok pihak anggota dalam suatu lingkup usaha tertentu yang disesuaikan dengan kesamaan kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi dan kebutuhan anggota.”

Kelompok pihak anggota didefinisikan sebagai kumpulan anggota koperasi yang dikelompokkan menjadi satu pihak yang memiliki suatu peranan dalam lingkup usaha tertentu.

Untuk memperjelas perbedaan KMP dengan koperasi konvensional (satu pihak), kita bisa melihat model keanggotaannya pada gambar di bawah ini:

Keanggotaan KMP dan Koperasi Konvensional
Perbandingan model keanggotaan koperasi satu pihak (konvensional) dengan multipihak.
Sumber gambar: Firdaus Putra.

Tabel di bawah ini semakin memperjelas perbandingan karakteristik KMP dengan koperasi konvensional pada umumnya:

DIMENSISATU PIHAK / KONVENSIONALMULTIPIHAK / HIBRID / SOLIDARITAS
JENIS KEANGGOTAANSatu jenis (individual / perorangan)Minimal dua kelompok anggota
SUARASatu orang anggota, satu suaraProporsional berbasis kelompok (atau mekanisme lain)
RAPAT ANGGOTASatu kaliBerjenjang
MODEL BISNISKonvensionalInovatif
PERKEMBANGANBeberapa dekade laluBaru akan berkembang
SKALABILITAS PERKEMBANGANTerbatasDapat ditingkatkan (scalable)
INSENTIF PADA KEWIRAUSAHAANDisinsentif pada kewirausahaanApresiasi kewirausahaan / kepeloporan
ORIENTASICenderung pada layananPeningkatan nilai tambah, perluasan pasar, peningkatan volume, penciptaan kekayaan/pendapatan
KARAKTERISTIKFragmentatif dari cara pandang satu pihakKolaboratif, win-win bagi seluruh stakeholders dengan keberlanjutan jangka panjang

Bagi Ase Kae yang berminat untuk mempelajari KMP lebih lanjut, silakan baca presentasi Kontekstualisasi KMP di Indonesia dari Firdaus Putra, Ketua Umum ICCI (Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation) dan Sekjend Asosiasi Neo Koperasi Indonesia (ANKI). Presentasi tersebut juga menunjukkan beberapa contoh koperasi di luar negeri yang menggunakan model KMP, antara lain:

KMP dan KTMM

Ketika KTMM dibentuk, pemahaman para pendiri masih sebatas koperasi satu pihak dan belum terpapar dengan KMP. Konsep identitas ganda anggota koperasi sebagai pemilik dan pengguna masih mendominasi pemahaman para pendiri KTMM waktu itu.

Dengan melihat tujuan KTMM sebagai koperasi jasa di bidang pariwisata, model KMP dinilai cocok untuk masa depan kelembagaan KTMM. Sektor pariwisata melibatkan banyak pelaku atau produsen, antara lain: pengemudi kendaraan, pemandu wisata, pembuat cinderamata, pemilik usaha perjalanan wisata, kru kapal, dan seterusnya.

Model KMP diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan anggota KTMM yang berasal dari latar belakang pelaku wisata sangat beragam ini. Mengutip dari Wildanshah, KMP bergerak dengan cara mengakomodasi beragam kepentingan dan melayani banyak pihak.

Namun, perlu diakui bahwa penerapan KMP masih memiliki banyak tantangan. Salah satu tantangan, seperti yang disampaikan oleh Wildanshah, ialah pembagian kue profit alias keuntungan. Konflik bisa saja dipicu oleh kepentingan dari kelompok yang merasa lebih berkontribusi atau pertentangan antarkelompok tidak bisa didamaikan di bawah satu atap koperasi yang sama.

Potensi konflik dalam tubuh KMP perlu dirumuskan skema pencegahannya. Bisa melalui regulasi atau cukup dinegosiasikan saja.

Memulai KMP memang bukan pekerjaan yang mudah, namun patut diperjuangkan. KTMM siap berevolusi menuju KMP guna mengakomodasi lebih banyak pelaku usaha maupun konsumen pariwisata di Labuan Bajo, destinasi superpremium.